"Bila Kemenag melakukan pengambil-alihan penyelenggaraan umroh dari pihak swasta, maka sudah dipastikan Kemenag melanggar hukum," kata Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 14 Desember 2015.

Mustolih berargumentasi, PPIU sebagai penyelenggara umroh selama ini mendapatkan payung hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45 UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di sana disebut penyelenggara ibadah haji dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau travel yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal-pasal tersebut masih konstitusional dan belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. "Jadi apabila Kemenag mengambilalih, itu bentuk sikap arogansi dan melawan hukum," tegas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Terlebih ada tiga faktor yang belum dimiliki oleh Kemenag saat ini terkait tata kelola penyelenggaraan umroh yakni sumber daya manusia (SDM), regulasi dan dukungan anggaran. "Tiga hal pokok tersebut saat ini masih sangat lemah," tambahnya.

Soal PPIU yang sering menelantarkan jemaah, Mustolih mendorong agar Kemenag melihat persoalan itu lebih jernih. Dari 561 PPIU yang terdaftar memang ada beberapa yang bermasalah. Tetapi jangan abaikan PPIU yang juga memiliki sistem dan reputasi yang baik sehingga jemaah yang mereka bawa puas dan loyal. "Kalau mau berantas tikus jangan bakar lumbungnya," ucapnya.

Mustolih mendorong agar persoalan ini dibahas bersama antara kemenag sebagai regulator dan PPIU sebagai penyelenggara untuk menemukan solusi terbaik agar jemaah umroh mendapatkan perlindungan yang proporsional sehingg khusyuk menjalankan ibadah dan pulang ke tanah air dengan selamat. "Yang mendesak saat ini adalah perbaikan sistem dan regulasi terkait tata kelola dan tata niaga umroh, bukan pengambilalihan," tutupnya.

Sumber: Selasa, 15 Desember 2015, www.nasional.sindonews.com

WUJUDKAN NIAT ANDA KE BAITULLAH
BERSAMA PROGRAM SOLUSI ARMINAREKA PERDANA
Cara Mudah & Cepat Menunaikan Ibadah Haji & Umrah Tanpa Kendala Biaya

Segera daftarkan diri anda dan keluarga dengan diawali Dp Umroh Rp 3,500,000. Disetor ke salah satu rekening bank di bawah ini: atas nama : Arminareka Perdana
  • BCA : 7510172820
  • Mandiri : 1560001408550
  • BSM : 0690038383
  • BNI: 0147752748
  • BRI : 0528-01-000088-30-3
  • MUAMALAT: 3110014597
Pelunasannya bisa dengan 3 cara yaitu
  1. TUNAI, bagi jamaah yang sudah siap dana
  2. NABUNG, minimal Rp 500.000 tiap bulan
  3. GRATIS, dengan menjalankan pogram solusi dimana anda bisa mendapatkan Bagi Hasil Syariah untuk melunasi umroh anda.
    http://www.caramudahkebaitullah.com/2012/11/formulir-pendaftaran-online-arminareka.html

    Keterangan: Bagi Hasil sudah bisa diterima meski jamaah yang diajak baru setor Dp Umroh / Dp Haji Plus.

    Konfirmasikan bukti pembayaran dan dokumen keberangkatan anda ke 

    KANTOR PERWAKILAN 
    PT ARMINAREKA PERDANA
    Penyelenggara Perjalanan Umroh & Haji Plus sejak 1990
    Izin Umroh D/78 th 2015 & Izin Haji Plus D/136 th 2015
    Divisi Marketing Lima Utama Sukses
    Jl. Semolowaru Elok AL 2 Surabaya
    081332998866, 08585 268 5353, 0878 5180 3366
    PINBB 7472503b
    Email: dna989@gmail.com
    Website: www.caramudahkebaitullah.com
    Web Support: www.limautamasukses.com/nuranisah

    KANTOR PUSAT 
    PT ARMINAREKA PERDANA
    Gedung Menara Salemba Lt.5
    Jl.Salemba Raya No.05 Jakarta Pusat 10440
    Telp: 021.3984 2982, 3984 2964, Fax : 021.3984 2985
    Website: www.arminarekaperdana.com?

    Jadikan Perjalanan Ibadah Penuh Hikmah Bersama Arminareka Perdana

    Tagged as

    About the Author

    Nur Anisah Majid S.H., M.Si
    Kantor Perwakilan Arminareka Perdana. Jl. Semolowaru Elok AL 2 Surabaya. Telp: SIMPATI: 081-332-99-88-66 (WA), XL: 0878-5180-3366, INDOSAT: 08585-268-5353, PIN BB: NurAnisa, Email: arminarekacabang@gmail.com !

    Related Posts

    0 komentar